Senin, 29 Juli 2013

MATERI BAHASA INDONESIA KELAS XII BAB III


TUJUAN PEMBELAJARAN

1.       Mengomentari berbagai laporan lisan dengan memberikan kritik dan saran
2.       Menulis surta dinas berdasarkan isi, bahasa, dan format yang baku
3.       Memahami wacana sastra puisi dan cerpen
4.       Membacakan puisi karya sendiri dengan lafal, intonasi, penghayatan dan ekspresi yang sesuai.

A.        MENDENGARKAN

Mengomentari berbagai laporan lisan dengan memberikan kritik dan saran
Setiap tanggal 17 Agustus, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Dalam pidato tersebut presiden menyampaikan leporan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), serta berbagai kebijakan yang telah diambil dalam mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Sebagai rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden, kita berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakannya untuk memajukan negara dan menyejahterakan masyarakat. Sebagai warga negara yang peduli pada nasib negara, kita harus bersikap kritis terhadap isi laporan yang disampaikan. Kita harus mencermati apakah laporan itu sesuai fakta atau tidak. Apakah data-data yang disajikan akurat, valid, atau tidak. Dari hasil pencermatan itu, kita dapat menyampaikan tanggapan dalam berbagai bentuk. Kita dapat bertanya untuk menyatakan keraguan atau keberatan, atau bahkan penolakan terhadap isi laporan. Namun, di samping mengkritik, kita hendaknya dapat memberikan masukan atau saran untuk membantu mengatasi masalah yang ada.
Berikut ini adalah cuplikan isi pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden Republik Indonesia pada 17 Agustus 2006. Simaklah dengan sungguh-sungguh!

REVITALISASI PROSES DENSENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Implementasu kebijakan desentraslisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama enam tahun, telah banyak mengalami kemajuan. Namun perjalanan untuk mencapai tujuan masiih mengalami banyak permasalahan. Beberapa permasalahan utama, antara lain, dalam aspek penataan peraturan perundang-undangan dan lembaga pemerintah daerah, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kerja sama antardaerah penataan Daerah Otonom Baru (DOB).
Dalam penataan peraturan perundang-undangan, permasalahan mendasar yang dialami adalah belum selesainya berbagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari sebanyak 28 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, dan 3 Peraturan Menteri dalam Negeri baru selesai disusun dan diterbitkan 18 PP, 1 Perpres, dan 2 Permendagri, serta 6 Rancangan Peraturan Pemerintah sedang difinalisasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sisanya 10 RPP, 1 Rancangan Peraturan Presiden, dan 1 Rancangan Permendagri masih dalam pembahasan. PP yang sudah ditetapkan pun masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum dilengkapi dengan Perpres, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari PP tersebut.
Selain tiu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya dapat berjalan mengingat masih banyak terjadinya tumpang tindih antara UU No 32 tahun 2004 dengan berbagai undang-undang sektoral. Kondisi tersebut diperburuk dengan basih banyaknya peraturan daerah yang memberatkan dunia usaha, diskriminatif, dan tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum selesainya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi yang meliputi urusan pemerintah, kelembagaan, personal, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan.
Secara khusus, permasalahan yang muncul pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah adalah belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing sektor oleh kementrian/lembaga yang mengacu terhadap PP NO. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga daerah belum memiliki acuan pelaksanaan SPM tersebut. Hal lain adalah masihlemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat pemerintah daerah, baik di masing-masing pemerintah kabupaten/kota maupun koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
Di samping itu, penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari belum optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal yang masih rendah, dan belum baiknya eklim envestasi. Semuanya itu disebabkan oleh masih besarnya perangkat organisasi daerah, koordinasi antarperangkat organisasi daerah dan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belum baik, praktik tata pemerintahan yang baik (good governance), dan kerja sama antarpemerintah daerah yang juga belum optimal.
Sebagai perwujudan demikrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di beberapa daerah telah berjalan dengan maik meskipun di beberapa daerah terjadi beberapa protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil pilkada tersebut.
Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan aparatur di antaranya : 1) belum dilakukan penempatan aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat kompetensi; 2) masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi dan kesempatan kerja; 3) rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik, serta mengatasi bencana dan penanganan pasca bencana; 4) belum adanya pemisahan antara jabatan negeri dan jabatan negara; 5) belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pedoman perencanaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); 6) belum berkembangnya budaya penelitian di bidang kepegawaian, termasuk budaya menulis; 7) belum optimalnya pemantauan dan evaluasiformasi jabatan secara nasional; 8) belum tersusunnya secara baik modal pengembangan karier dan diklat PNS secara nasional; 9) belum tersusunnya formula gaji yang layak dan formula tunjangan jabatan PNS; dan 10) belum tersusunnya norma, standar, dan prosedur pedoman sistem cuti, sistem asuransi, dan sistem penghargaan PNS.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, permasalahan yang muncul adalah belum mantapnya kinerja lembaga pemerintah daerah, belum optimalnya reformasi administrasi dan proses penganggaran di daerah, belum tersusunnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang baik, dan belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan investasi kekayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga masih terhambat oleh kapasitas manajerial pengelolaan maupun terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan daerah, masih adanya praktik pemanfaatan keuangan daerah yang tidak baik dan masih didominasinya keuangan daerah untuk membiayai beberapa aparatur.
Dalam hal pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, permasalahan yang ada adalah dana-dana dari kementerian / lembaga yang diserahkelolakan ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, belum melibatkan pemerintah daerah. Selain terkait dengan aspek perencanaan, penentuan pemanfaatan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan selama ini belum terkoordinasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpadunya kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  
Belum optimalnya kerja sama antarpemerintah daeran, khususnya dalam penanganan penyediaan sarana dan prasarana dasar, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah seperti kawasan kerja sama wilayah JABODETABEKJUR (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur), kawasan KARTAMANTUL (Kota Yogyakarta- Sleman- Bantul), kawasan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen), dan kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen- dan Klaten), merupakan isu strategis dari proses revitaslisasi desentralisasi dan otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antardaerah merupakan salah satu hal yang terus didorong untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam kaitannya dengan penataan DOB, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan daerah-daerah otonom lainnya. Selain itu, usulan pembentukan DOB masih banyak yang lebih di dasarkan pada kepentingan kelompok dan elite tertentu di daerah. Daripada berdasarkan pada upaya daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Persyaratan administratif dan politis lebih domonan daripada persyaratan keuangan dan teknis yang dibutuhkan. Masalah lainnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah induk dan pemerintah daerah baru dalam pengelolaan aset-aset daerah, aparatur pemerintah daerah, dan batas wilayah. Hal terakhir terkait dengan penanganan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami di daerah, misalnya bencana alam gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat telah menimbulkan berbagai permasalahan dan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan, seperti: 1) kelembagaan pemerintah yang tidak dapat berfungsi secara optimal; 2) kinerja aparat pemerintah yang menurun akibat dampak psikologis pascabencana; 3) banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak, sehingga mengganggu proses pemerintahan.
(Naskah pidato dikutip dengan pengubahan)



Untuk mengetahui apakah kamu sudah cukup memahami isi laporan dalam pidato tersebut, kerjakan soal berikut.
Bubuhkanlah huruf B bila pernyataan dalam kalimat sesuai dengan isi pidato di atas dan S bila tidak sesuai. Selama mengerjakan, tidak diperkenankan membaca teks.

Ada 6 permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

Dalam penataan peraturan perundang-undangan, permasalahan yang dialami adalah belum selesainya berbagai peraturan pelaksana, UU tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan kebijaksan desentraslisasi dan otonomi daerah belum sepenuhnya dapat berjalan karena masih terjadinya tumpang tindih antara UU Pemerintah Daerah dengan berbagai undang-undang sektoral

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sudah berjalan 5 tahun


Salah satu permasalahan utama yang dirasakan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah

Masalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah diatur dalam UU No 32 tahun 2004

Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada peraturan yang menjadi petunjuk teknisnya

Banyak terjadi tumpang tindih antara UU No 32 2004 dengan berbagai UU sektoral


RAN (Rencana Aksi nasional) Desentralisasi sudah selesai disusun sehingga tidak menghambat pelaksanaan kebijakan desentralisasi

Pelaksanaan pemilihan kepala daera(pilkada) langsung di semua daerah berjalan dengan baik


Salah satu permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan investasi daerah

JABODETABEK adalah kawasan kerja sama wilayah yang mencakup Jakarta-Bogor-Depok-Purwakarta-Bekasi dan Cianjur

Geladi Kelompok
1.       Bentuklah kelompok beranggotakan 5 – 7 siswa. Tunjuklah salah seorang temanmu menjadi ketua dan seorang lagi menjadi notulis. Berdiskusilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
a.       Persoalan bidang apakah yang disampaikan dalam laporan tersebut?
b.      Pokok-pokok permasalahan apa sajakah yang disampaikan dalam laporan tersebut?
c.       Sebutkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau muncul dalam rangka revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah?
d.      Bagaimana tanggapan kelompokmu atas isi laporan di atas, khususnya terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut? (sebutkan sikap tanggapan kelompok)
e.      Apa saran atau masukan kelompok untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. (saran yang diusulkan harus realistis dan logis)
2.       Setelah selesai, presentasikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Berikan tanggapan atas presentasi masing-masing kelompok.


UJI KOMPETANSI
1.       Kemukakan kritik dan saran konstruktifmu atas permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi berikut!
2.       Berikan argumen atau alasan yang logis. Kemukakan dalam kalimat yang efektif dan komunikatif
Fakta Permasalahan
Kritik / Tanggapan
Saran
Belum dilakukan penempatan aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat kompetensi


Rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan penanganan pascabencana


Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan aparatur, diantaranya belum berkembangnya budaya penelitian di bidang kepegawaian, termasuk budaya menulis,sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan penelitian


Usulan pembentukan DOB masih banyak yang didasarkan pada kepentingan kelompok dan elite tertentu di daerah


Penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari belum optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal yang masih rendah, dan belum baiknya iklim investasi


Masih banyaknya peraturan daerah yang memberatkan dunia usaha, diskriminatif, dan tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha



B.        MENULIS
MENULIS SURAT DINAS BERDASARKAN ISI, BAHASA, DAN FORMAT YANG BAKU
Meskipun teknologi sudah berkembang sangat pesat dan bernagai alat komunikasi canggih telah diciptakan, kedudukan surat sebagai sarana komunikasi belum sepenuhnya tergantikan. Apalagi, dalam urusan kedinasan yang bersifat resmi, surat-menyurat masih sangat dibutuhkan. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai dokumen, arsip, atau bukti yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan.
Surat dinas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi/lembaga/organisasi/badan/institusi (terutama pemerintahan) kepada seseorang atau instansi lain. Surat dinas berisi berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan administrasi pemerintahan. Beberapa jenis surat yang termasuk surat dinas adalah
1.         Surat Permohonan
Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, permohonan izin, permohonan mutasi/pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. Surat permohonan lazimnya dikirimken kepada instansi yang secara struktural organisasi lebih tinggi. Sementara, untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, lebih tepat disebut sebagai surat permintaan atau penugasan. Dalam surat permohonan, harus disebutkan pokok-pokok sebagai berikut
a)      Identitas pemohon
b)      Isi permohonan
c)       Tujuan dan alasa permohonan
d)      Batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan
e)      Pernyataan kesungguhan dalam memohon

2.         Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Suart ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat pemberitahuan adalah
a)      Bagian pembuka, berisi masalah pokok surat
b)      Bagian isi, berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan
c)       Bagian penutup, berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang disampaikan
3.         Surat Keterangan
Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status/kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atas permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan ini harus disebutkan :
a)      Data pribadi dan jabatan pihakyang membuat keterangan
b)      Data pribadi pihak yang diterangkan
c)       Isi keterangan
d)      Keterangan tanggal berlakunya surat
e)      Pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar.
4.         Memo dan Nota Dinas
Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memory yang berarti ingatan. Istilah  nota berasal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antarpejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi.
Memo pribadi dipakai oleh seseorang dan dapat dikirim kepada siapa saja asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo pribadi.
Contoh 1
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta 10270
No. Telepon (021) 5711144 (hunting)
13 April 2007
Nomor                  : 015315/A1/LL/VI/2007
Lampiran             : 1 lembar berisi susunan acara
Perihal                  : Pagelaran Gamelan bali dalam Rangka Hardiknas 2007

Kepada
Yth. Kepala SD, SMP, SMA, SMK Par Santa Laurensia
Di Serpong, Banten
Dengan Hormat,
Kami sampaikan bahwa dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2007 akan diadakan acara penyerahan Arsip Depdiknas kepada Kantor Arsip Nasional di Kantor Pusat Departemen Pendidikan Nasional Jalan Jendral Sudirman Jakarta, dilanjutkan dengan acara pagelaran kesenian.
Berkenaan dengan acara tersebut, kami mengharap peran serta pada acara kesenian dimaksud dengan menampilkan gamlan Bali.
Geladi bersih akan diadakan pada Senin, 30 Mei 2007, pukul 08.30 WIB.
Demikian kami sampaikan. Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
                                                                                                Ketua Seksi Upacara Bendera,
                                                                                                Protokol dan Ziarah
                                                                                                Hardiknas 2007

                                                                                                I Dewa Gde Oka Wiwaha, SH.
Tembusan :
Ketua Yayasan Tunas Manunggal
Contoh 2
PT NURANI SEJAHTERA UTAMA
Jl. Durian VIII No. 3
Jakarta Timur 10440
21 Nopember 2007
No.         : 052/B/XI/2007
Hal          : Pindah alamat dan perubahan nomor telepon

Yth. Para Rekanan PT Nurani Sejahtera Utama
Di Jakarta

Dengan hormat,
Kami beritahukan kepada para rekanan bahwa terhitung mulai 1 Desember 2008 bantor  PT Nurani Sejahtera Utama pindah dari Jl. Durin VIII No. 3 Kebon Nanas Jakarta Timur ke Jl. Palmerah VII No. 31 Jakarta Barat 10450.
Akibat kepindahan tersebut, nomor telepon kami juga berubah. Nomor telepon kami yang baru adalah 74279011, 732790622, dan fax. 732790633.
Demikianlah pemberitahuan kami agar para rekan mengetahuinya.
Atas perhatian para rekanan, kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,
Direktur Utama

Mihardja Gultom
Contoh 3
PT Sinar Gumilang Kinerja
Jln. Kapatihan VII No. 28
Yogyakarta
SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
No. 105/KODE.B/VIII/2007
6 Agustus 2007
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama                                     : Ir. Cosmas Supriyatna
jabatan                                 : Direktur PT Gumilang Kinerja
alamat                                  : Jl. Kepatihan VII No. 28
                                                  Yogyakarta
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
nama                                     : Andika Putra Sumantri
alamat                                  : Jl. Pakubuwono VII Sleman Yogyakarta 12120
benar telah bekerja pada perusahaan yang kami pimpin sejak tanggal 17 Juli 2001 sampai dengan 17 Juni 1997 dengan jabatan terakhir Asisten Manajer Marketing.
Selama menjadi karyawan pada perusahaan kami, Saudara Andika Putra Sumantri telah menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan. Ia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.
Demikian surat keterangan ini kami buat agar pihak yang berkepentingan memakluminya.

Direktur,

Ir. Cosmas Supriyatna

Contoh 4
PT JASA MANDIRI

Kepada                 : Kabag. Pemasaran
Dari                        : Direktur Pemasaran
Hal                          : Promosi

Sesuai dengan undangan seminar dari panitia pameran buku IKAPI, kami minta agar Saudara mempersiapkan makalah dan brosur yang akan dibagikan.

Terima kasih.
Jakarta, 3 Februari 2005

Joko Sumbogo

Contoh 5
PT INDOCETAK
No. 21/INDO/VII/2005

Kepada                 : Asisten Manajer Produksi
Dari                        : Manajer Produksi
Hal                          : Mutu Produksi

                Sehubungan dengan surat keputusan Direktur No. 12?Dir/C.XI/2005, kami minta agar Saudara menyiapkan materi rapat tentang peningkatan mutu produksi.
                Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
Jakarta, 31 Januari 2003
Manajer Produksi,

Syafrozi

Tugas Kelompok
Bergabunglah dengan beberapa temanmu. Berdiskusilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut!
1.       Manakah di antara kelima contoh tersebut yang merupakan surat keterangan, surat pemberitahuan, dan surat permohonan?
2.       Pada surat keterangan, keterangan apakah yang diberikan dalam surat tersebut?
3.       Pada surat keterangan, siapakah yang memberi keterangan dan siapakah yang diterangkan?
4.       Pada surat permohonan, permohonan apakah yang diutarakan dalam surat tersebut?
5.       Siapakah yang mengajukan permohonan dan kepada siapakah permohonan tersebut diajukan?
6.       Pada surat pemberitahuan, informasi apakah yang disampaikan dalam surat pemberitahuan itu?
7.       Bagaimanakah sistematika dan bagian-bagian surat tersebut di atas? Apakah semuanya sudah disampaikan dengan tepat dan benar?
8.       Bagaimanakah bahasa yang dipergunakan, apakah ragamnya sudah sesuai dengan jenis suratnya?
9.       Apakah redaksional akat-katanya sudah efektif dan kominikatif?
Tugas Mandiri
Bacalah dengan cermat surat permohonan berikut ini
OSIS SMA NEGERI SENDURO
Jl. P. B. SUDIRMAN NO. 110 SENDURO TELP. 0334 – 611187
LUMAJANG

Lumajang, 8 September 2011
No          : 32/OSIS/PB/IX/2011
Hal          : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Bpk. Kepala PMI Cabang Lumajang
Di            Lumajang

Hormat kami,
Sehubungan dengan musim libur akhir semester yang sebentar lagi tiba, kami, para siswa/siswi SMA Negeri Senduro akan mengisi kegiatan liburan semester ini dengan kegiatan yang positif. Kami akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa aksi donor darah, bazar murah dan kunjungan ke panti-panti sosial yang ada di sekitar kecamatan Senduro, Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 26 – 30 Desember 2011.
Berkaitan dengan hal di atas, maka kami ingin meminjamm satu unit mobil ambulans dan tenaga media untuk memfasilitasi kegiatan sosial tersebut, khususnya untuk kegiatan donor darah.
Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan tersebut, silahkan menghubungi kami pada nomor telepon (HP) 081 234 597 088 dengan Saudara Fajar.
Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Saudara. Atas perhatian dan kerja samanya, kami tidak lupa untuk menghaturkan benyak-banyak terima kasih sebelumnya.

Hormat kami,
Mengetahui,


Beatrix Vena                                                                                                                      Drs. Sukirmanto
Ketua Panitia Kegiatan                                                                                                   Kepala SMA Negeri Senduro

1.       Identifikasi dan tandailah bagian-bagian surat di atas yang kurang tepat!
2.       Salin dan perbaikilah redaksional dan sistematika surat dinar di atas sehingga menjadi lebih baik dan benar!
3.       Tulislah di selembar kertas dan kumpulkan hasil kerjamu!
Tugas Kelompok
1.       Buatlah kelompok beranggotakan 3 siswa
2.       Di setiap kelompok, guru membagikan amplop yang berisi potongan-potongan salah satu jenis surat dinas. Setiap potongan berupa satu bagian suray yang terdiri atas 1 sampai 3 baris atau maksimal 3 kalimat.
3.       Susunlah potongan-potongan tersebut sehingga menjadi sebuah surat dinas dan tempelkan pada selembar kertas.
4.       Waktu 5 menit untuk menyusun surat lengkap
Uji Kompetensi
1.       Susunlah sebuah surat dinas dengan memilih salah satu isi berikut.
2.       Ketiklah surat tersebut dengan rapi
3.       Periksalah redaksional, diksi, serta pemakaian ejaannya sebelum dikumpulkan
Uji Teori
1.       Apakah yang dimaksud dengan surat dinas?
2.       Mengapa surat masih digunakan dalam urusan-urusan dinas?
3.       Sebutkan macam-macam jenis surat yang termasuk surat dinas?
4.       Sebutkan pokok-pokok isi yang harus disebutkan pada surat permohonan peminjaman barang/alat?
5.       Sebutkan sistematika surat keterangan pengalaman kerja?
6.       Bagaimanakah ragam bahasa yang digunakan dalam surat dinas?

C.        MEMBACA
Menulis Puisi Karya Sendiri dengan Tema Bebas
Telah disampaikan pada pelajaran yang lalu bahwa keindahan sebuah puisi baru dapat dinikmati setelah diperdengarkan atau dibacakan dengan irama yang baik, penafsiran dan pemahaman makna secara tepat, dan dengan pengekspresian yang proposional.
Untuk dapat membacakan puisi dengan menarik dan mampu menampilkan keindahan puisi, pembaca harus melewati beberapa tahapan. Secara umum ada dua tahapan, yaitu tahapn ke luar dan ke dalam.
Pada tahapan ke dalam, calon pembaca puisi melakukan proses interpretasi dan internalisasi (peresapan). Sebelum membacakan, pembaca harus benar-benar memahami isi puisi yang dibawakan. Untuk itu, pembaca harus menginterpretasikan dan menafsirkan maksud setiap kata, larik, dan bait puisi sehingga dapat dipahami makna puisi secara total atau keseluruhan. Interpretasi dapat ditempuh dengan cara memparafrasekan puisi.
Setelah isi puisi dipahami dan dihafal secara benar, selanjutnya pembaca meresapkan isi puisi ini ke dalam hati sehingga seakan-akan puisi itu karyanya sendiri. Kepiluan, kepedihan, kegalauan, kebahagiaan, keberbunga-bungaan, yang dirasakan penyair diempatikan dan dirasakan juga oleh pembacanya. Pembaca harus bisa menjadi perantara yang hidup antara penyair dan penikmat puisinya.
Pada tahapan ke lluar, pembaca mengekspresikan hasil pemahaman dan peresapannya kepada pendengar. Pembaca menghidangkan puisi dengan membacakannya sebaik mungkin. Untuk dapat menghidangkan puisi dengan baik sehingga bisa dinikmati keindahannya secara optimal, pembaca harus membacakan puisi dengan artikulasi, intonasi, mimik, dan kinesik atau gerakan tubuh yang tepat dan proposional.
Intonasi atau lagu kalimat berkaitan denga ketepatan dalam menentukan keras-lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi dan artikulasi sangat berkaitan dengan irama. Irama merupakan unsur sangat penting dan juwa dari sebuah puisi. Irama adalah totalitas dari tinggi rendah, keras lembut dan panjang pendek suara, Irama puisi tercipta dengan melakukan intonasi. Ada 3 jenis intonasi dalam pembacaan puisi, yaitu sebagai berikut.
a)      Intonasi dinamik, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting
b)      Intonasi nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Suara tinggi menggambarkan keriangan, marah, takjub, dan lain sebagainya. Sementara suara rendah mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, putus asa, dan lain sebagainya.
c)       Intonasi tempo, cepat lambat pengucapan suku kata atau kata.
Tugas Kelompok
1.       Persiapkan puisi karyamu sendiri yang telah kamu salin dalam kertas
2.       Bergabunglah dengan beberapa temanmu untuk berlatih membaca bersama-sama
3.       Di hadapan teman-teman, berlatihlah membacakan puisi karyamu sendiri
4.       Mintalah teman-teman kelompokmu untuk mengevaluasi dan menanggapi penampilanmu. Tanyakan bagaimana intonasi, lafal, penjiwaan, dan ekspresimu
5.       Ulangilah latihanmu beberapa kali sampai penampilanmu dinilai baik oleh seluruh anggota kelompok.
Uji Kompetensi
1.       Secara bergantian, majulah ke hadapan kelas untuk membacakan ouisi karyamu sendiri
2.       Meskipun kamu sudah hafal, teks puisimu harus dibawa namun tidak boleh dalam buku karena akan mengganggu dan membatasi keleluasaanmu dalam berekspresi
3.       Amatilah setiap penampilan temanmu dan berilah penilaian.
Uji Teori             
1.       Sebelum memacakan puisi, pembaca harus melakukan persiapan tahapan ke dalam. Apa yang dilakukan pada tahapan tersebut?
2.       Untuk mempermudah pemahaman isi puisi dapat dilakukan dengan parafrase. Apakah maksudnya?
3.       Pembacaan puisi harus bisa menjadi perantara yang hidup antara penyair dan penikmat puisi. Apa maksudnya?
4.       Apakah yang dimaksud tahapan ke luar dan apa saja yang diakukan pada tahapan tersebut?
5.       Apakah yang dimaksud artikulasi?
6.       Apakah yang dimaksud irama?
7.       Apakah beda antara intonasi nada dan dinamik?
8.       Melalui apa saja penjiwaan dapat terekspresikan?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar